Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedurdi Lingkungan Pomerintah Provinsi dan Kabupaton/Kota;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Oporasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 849);
Peraturan Daerah lstimewa Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta;
Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Gubernur Daerah lstlmewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2021 Tontang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan lnformatika.
Apabila draft Penayangan Konten Videotron yang diajukan tidak disetujui maka penyelesaian pekeriaan selaniutnya akan terlambat dan berakibat pada kinerja yang rendah.