¶ Nomor SOP
02 /Kominfo/Bid. Kamisandi-Persandian/2022
¶ Tanggal Pembuatan
6 Februari 2019
¶ Tanggal Revisi
21 Januari 2022
¶ Tanggal Efektif
21 Januari 2022
¶ Dasar Hukum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan lnformasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah lstimewa Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta;
- Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pamerintahan Daerah;
- Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan lnformatika.
¶ Kualifikasi Pelaksana
- Bersertifikasi Sandi
- Mengetahui tugas dan fungsi jabatan
- Mengetahui cara penggunaan peralatan jammer
- Mengetahui cara penggunaan peralatan yang berbasis lT
- Mengetahui SOP Kegiatan Jamming
¶ Keterkaitan
¶ Peralatan / Perlengkapan
- Peralatan jammer dan alat pendukungnya
- Komputer/laptop dan printer, ATK, Kendaraan dinas
¶ Peringatan
Apabila kegiatan Jamming tidak dilakukan sebagai upaya pengamanan sinyal, maka berpeluang terjadi penyalahgunaan penggunaan sinyal untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab.
¶ Pencatatan dan pendataan
Laporan kegiatan Jamming.
¶ Diagram Alir SOP Kegiatan Jamming atau Pengamanan Sinyal
