Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 649);
Peraturan Daerah lstimewa Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta;
Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pamerintahan Daerah;
Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan lnformatika.
Apabila draft penyelesaian Pemantauan, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Program Kelompok Substansi Keamanan lnformasi yang diajukan tidak disetujui maka pekerjaan selanjutnya akan terlambat dan berakibat pada kinerja yang rendah.