Undeng-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tontang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 649);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Polayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Nageri dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Komisi lnformasi Pusat No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan lnformasi Publik;
Peraturan Daerah lstimewa Pemda DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur Daersh lstimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2013 Tenteng Pedoman Pengelolaan lnformasi dan dokumontasi
Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan lnformatika;
Surat Keputusan Gubernur Daarah lstimewa Yogyakarta Nomor 302 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daereh lstimawa Yogyakarta No 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Daerah:
Surat Keputusan Gubernur daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 338 Tahun 2010 Tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID),
Apabila Pelaksanaan Monitoring kegiatan tidak berjalan dengan baik maka kemajuan dan permasalahan pelaksanaan program / kegiatan tidak diketahui sehingga berimplikasi terhadap keuangan, target dan kinerja Balai kemudian mengarah pada perolehan TPP