¶ NOMOR SOP
13/Kominfo/Bid.IKP -LPIP 2022
¶ Tanggal Pembuatan
6 Februari 2019
¶ Tanggal Revisi
21 Januari 2022
¶ Tanggal Efektif
21 Januari 2022
¶ Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan lnformasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tontang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008;
- Peraturan Komisi lnformasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan lnformasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Polayanan lnformasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Nageri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi lnformasi Pusat No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan lnformasi Publik;
- Peraturan Daerah lstimewa Pemda DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta
- Peraturan Gubernur Daereh lstimewa Yogyakarta Nomor 52Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan lnformatika;
- Surat Keputusan Gubernur daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 338 Tahun 2010 Tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID),
¶ Kualifikasi Pelaksanaan
- Mengetahui tugas dan fungsi PPID
- Memahami aturan yang berlaku untuk PPID
- Memahami cara memberikan pelayanan informasi dengan baik
- Mampu berkomunikasi dengan baik dengan pemohon informasi maupun dengan atasan PPID
- Mengetahui penggunaan perangkat komputer
- Memehami cara penggunaan Website PPID
¶ Keterkaitan
¶ -
Peralatan/Perlengkapan
- Lembaran kerja
- SK PPID
- Komputer,
- ATK
- Jaringan Internet
¶ Pencatatan dan Pendataan
Aktivitas Pendokumentasian lnformasi yang dikecualikan yang telah disahkan dicatat dan didata sebagai dokumen atau bahan laporan Penyusun program.
¶ Peringatan
Apabila Pendokumentasian lnformasi yang Dikecualikan yang telah disahkan tidak berjalan dengan baik maka berimplikasi terhadap kinarja Dinas.
¶ SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan yang Telah Disahkan
